DPRD Tak Dapat Rincian
Balaikota-Pemkot Semarang belum transparan soal program kerja atau proyek yang didanai dari utang pihak ketiga. Ketua Pansus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DPRD Kota Semarang Ari Purbono menyatakan, sejauh ini belum ada laporan kepada pihak dewan.
Sebetulnya kami ingin mendapatkan data-data program kerja mana saja yang didanai utang. Keinginan itu merupakan rekomendasi pansus yang wajib dijawab oleh pemerintah, tegasnya kemarin.
Dari penjelasan pemkot, lanjut Ari kebanyakan program kerja yang didanai dari pihak ketiga berupa fisik. Kebanyakan ada di Dinas Bina Marga, DTKP, serta PSDA dan ESDM. Karena masih nggrambyang itulah , pihaknya akan meminta ketegasan pemkot dan merinci kegiatan mana yang mendapatkan prioritas dari pinjaman pihak ketiga itu.
Selain itu, yang menjadi hal terpenting adalah perlu disebutkannya lembaga keuangan yang akan memberi pinjaman kepada pemkot.dari penjelasan dari pihak pemkot pinjaman sebesar Rp 200 Miliar pengembaliannya justru menjadi Rp 300 Miliar. Rp 100 Miliar adalah bunganya. Saya menilai bunga pinjamannya kok terlalu besar,tuturnya.
Supaya bunga pinjaman tidak terlalu besar , ia mengusulkan perlu dilakukan lelang lembaga pemberi pinjaman. Maksudnya jangan sampai bunga pinjaman mengurangi anggaran alaokasi lainnya.
Kalau dilelang, kami akan tahu instansi atau lembaga peminjaman mana yang bisa memberi pinjaman dengan bunga rendah. Yang jelas jangan sampai bunga membebani anggaran,ungkapnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangaan dan Aset Daerah (DPKAD) Suseno merencanakan akan menempuh lagkah utang untuk menutupi defisit keuangan 2011 yang mencapai hampir Rp 100 Miliar. Belanja Rp 2,201 Triliun, sementara pendapatan kita Rp 1,713 triliun. Kita masih ada silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Rp 207 Miliar untuk menutup, dan nanti kekurangannya dicarikan dengan hutang perbankan atau lembaga keuangan lain, tentunya dengan persetujuan dewan, jelas dia.
Sumber : Suara Merdeka 18 Januari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar