Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono saat bersama beberapa anggota komisi itu meninjau kedua tempat tersebut, Selasa (6/3). Ari bahkan menilai, kondisi itu merupakan bentuk pembiaran yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah. Mengingat keduanya juga menggunakan dana APBD, maka dia menganggapnya sebagai penyimpangan. Atas nama Fraksi PKS, Ari kemudian mengungkapkan jika pihaknya akan mengajukan hak angket.
”Kondisi RPH sangat memprihatinkan. Padahal potensinya cukup besar karena memiliki lahan lima hektare dan melayani sebagain besar kebutuhan masyarakat Semarang. Tapi sejak tiga tahun lalu, salah satu Perusahaan Daerah (Perusda-red) ini tak punya direktur dan juga badan pengawas,” ungkapnya.
Tempat Kosong
Sementara untuk RPU, sejak dibuka dua bulan lalu tempat itu belum sepenuhnya difungsikan. Masih banyak tempat yang kosong di sana. Pihaknya sendiri sudah berkali-kali memantau tempat tersebut tapi belum ada perkembangan yang signifikan. Meski sudah mengingatkan pemerintah, ternyata juga tak banyak yang dilakukan.
Lebih lanjut Ari menegaskan, Komisi B akan menunda beberapa agenda lain dan memberi prioritas lebih untuk optimalisasi RPH dan RPU sesuai dengan Perda yang berlaku. ”Kami akan menunda beberapa agenda yang sebenarnya sudah kami susun. Kami akan prioritaskan optimalisasi di sini (Penggaron-red). Minggu ini juga kami akan memanggil semua pihak yang terkait dan mendesak agar tempat tersebut bisa lebih difungsikan,” tegasnya.
Sementara itu, plt Direktur RPH Sutrisno Jatmoko mengatakan, tahun ini tempat tersebut akan mendapat dukungan dana dari pusat sebesar Rp 2 miliar.
Penggunaannya separo untuk perbaikan ruang utama dan separo lagi untuk penambahan sarana dan prasarana seperti genset dan lainnya. Dia juga mengungkapkan, dari kebutuhan daging sapi di Semarang yang mencapai 15 ton per hari, RPH Penggaron mampu mendukung 9-10 ton dengan menyembelih setidaknya 40 ekor. Sementara untuk daging ayam, pihaknya menyumbang 20-30 ton setiap hari. Meski demikian, sumbangan ke PAD dalam dua tahun ini harus diakui cukup kecil yakni sekitar Rp 30 juta.
Sumber : Suara Merdeka 7 Pebruari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar