Rob, Aset Pemkot Hilang Rp 52 Miliar

BALAI KOTA - Ketidakjelasan status sejumlah aset tanah Pemkot mendapat sorotan Dewan. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota, Ari Purbono menyebutkan, keberadaan aset tanah senilai Rp 52,2 miliar di Kecamatan Genuk tidak terlacak.

”Dalam neraca laporan keuangan per 31 Desember 2010, tanah senilai Rp 52,2 miliar sudah tidak ada lagi. Itu diketahui dari hasil uji petik dan uji fisik BPK di Kecamatan Genuk,” ujarnya saat sidang paripurna DPRD dengan agenda pandangan fraksi atas raperda tentang laporan keuangan APBD 2010, Rabu (22/6). Status aset tanah SD Karangrejo 02 senilai Rp 14,41 miliar diragukan masih milik Pemkot. Pencatatan ganda status tanah juga ditemukan hingga senilai Rp 24 miliar.

Hal itu, menurutnya, sistem pendataan Pemkot lemah dan sangat memungkinkan aset itu berpindah kepemilikan. Terlebih banyak yang belum tersertifikasi, sehingga sangat menguntungkan sejumlah oknum.

 

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Salam Keadilan Sejahtera untuk Kita Semua

Saudara Ketua dan para Wakil Ketua serta segenap anggota DPRD Kota Semarang yang kami hormati

Saudara Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran Pemerintah Kota Semarang yang kami hormati

Hadirin para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia

Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT  atas segala limpahan taufiq dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. Sholawat serta salam tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia hingga hari akhir karena dengan risalah yang dibawanya manusia terbimbing menjadi insan yang teguh atas kebenaran dan keadilan.

Target Parkir Khusus Meleset

BALAI KOTA - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang perlu memetakan potensi parkir khusus. Sejauh ini potensi yang ditargetkan di sejumlah tempat pada  tahun anggaran 2009 dan 2010 meleset.

Wakil Ketua Komisi B, Ari Purbono menyebutkan, dari empat klasifikasi tempat parkir khusus berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2009 dan 2010 (sampai September) hasil PAD tak sesuai harapan.

PDAM Diminta Tidak Tebang Pilih

SEMARANG - Upaya keras PDAM Tirta Moedal untuk menekan tingkat kehilangan air dengan menindak segala tindak pencurian mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan.

Ketua LP2K, Ngargono mendukung penuh upaya tersebut. ”Saya menaruh apresiasi terhadap upaya itu. Bagaimanapun utang PDAM masih tergolong tinggi. Untuk bisa membayarnya,  salah satu upaya adalah menekan angka kebocoran penggunaan air,” kata dia, Selasa (14/6).

Upaya keras itu tentunya tidak menjadikan BUMD milik Pemkot Semarang tebang pilih. Bagi Ngargono, rumah-rumah mewah milik pejabat di lingkungan Pemkot maupun Pemprov, perusahaan tertentu maupun kawasan perumahan misalnya asrama, jarang sekali tersentuh.

PENGAWASAN PASAR LEMAH

Pedagang Pasar Waru Menghindari Kebakaran

Kebakaran Pasar Waru dinilai merupakan imbas dari lemahnya pengawasan pasar tradisional yang dilakukan Pemkot Semarang.
    DUA kali Pasar Waru terbakar hanya dalam rentang waktu kurang dari sebulan. Beberapa kalangan menilai Pemkot Semarang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pasar-pasar tradisional. Padahal, pasar tradisional tersebut merupakan aset bagi Pemkot. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan, lemahnya pengawasan itu sangat terlihat saat Pasar Waru kembali terbakar, setelah yang pertama terjadi pada 20 Mei lalu. Menurutnya Pemkot seharusny dapat belajar dari kasus kebakaran yang menimpa beberapa pasar di Kota Semarang sebelumnya.
   

Kebakaran Pasar Waru

Bentuk Tim Audit untuk Tali Asih

• Kebakaran Pasar Waru : Kerugian Ditaksir Rp 1,3 Miliar

BALAI KOTA - Pemberian tali asih kepada pedagang korban kebakaran Pasar Waru bisa dilakukan, asalkan ada pembentukan tim audit. Tim tersebut nantinya akan mengaudit berapa kerugian yang dialami pedagang.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota, Ari Purbono menjelaskan, dana tali asih ini bisa dialokasikan melalui anggaran belanja sosial. Dana tersebut bisa diusulkan melalui perubahan APBD 2011. Tahun ini alokasi anggaran belanja sosial sebesar Rp 150 miliar.

Renovasi Pasar Sampangan

Prioritaskan Pedagang Lama

• Pasar Sampangan Tahap II

BALAI KOTA - Penataan Pasar Sampangan pascapembangunan tahap II diminta jangan ada praktik jual beli kios. Pedagang lama diprioritaskan untuk mendapatkan jatah kios baru.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono menilai, seringkali persolan yang muncul setelah pasar dibangun adalah pedagang lama terpinggirkan.

Hal itu tentu akan menimbulkan gesekan-gesekan permasalahan baru. ”Di tempat yang baru, kami berharap nasib pedagang bisa lebih baik dibanding di pasar lama,” ujarnya, kemarin.

PKL Pemuda Tolak Di Gusur

BALAI KOTA—Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Pemuda, Rabu (8/6) kemarin, mengadu ke DPRD Kota Semarang. Mereka mengadukan penggusuran yang di­lakukan satpol PP. PKL  meminta dewan menjadi mediator untuk mencari solusi terbaik. PKL meminta Pemkot tak asal menggusur. Tapi juga memikirkan lokasi lain, agar para PKL bisa kembali berjualan."Kalau memang di sepanjang jalan itu tidak boleh untuk berjualan, berilah kami tempat. Jangan gusur seenaknya;'ujar perwakilan peda­gang, Suwardi, 52.

DPRD Kota Semarang

Dewan Dicap Lembaga Stempel

• Melempem dan Kurang Kritis

BALAI KOTA - Lembaga Dewan selama ini tidak lebih dari lembaga stempel atau pengetuk palu atas kebijakan yang dibuat eksekutif. Akibatnya, membuka celah bagi praktek kompromi terhadap anggaran.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono tidak menampik adanya anggapan seperti itu. Terlebih Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) belum lama ini, menyebutkan fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan anggota dewan kini telah bergeser menjadi kompromi terhadap anggaran.

PKL Simpanglima Tolak Kuota Shelter

SEMARANG SELATAN - PKL di kawasan Simpanglima tetap menolak pembatasan shelter, karena sekitar 100 pedagang tidak tertampung di kawasan tersebut.

Ketua PKL Kota, Ani Kusrini menyatakan sejauh ini belum ada penyikapan soal itu. Data dari Dinas Pasar menyebutkan jumlah pedagang sebanyak 256 orang, namun dari perhitungan jumlah shelter ada 87 tempat. Karena itu pihaknya segera mempertanyakan kebenaran itu kepada Dinas Pasar.

WALIKOTA AKTOR UTAMA PRAKTIK KARTEL

Semarang, Walikota dituding sebagai aktor utama praktik kongkalikong pejabat-pengusaha atau praktik kartel. Dengan mendapat restu kepala daerah, maka kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dapat terlaksana.
Dalam menciptakan kebijakan-kebijakan itu, kepala daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat.
"Merekalah yang membuat draft APBD, jadi kalau ada program-program yang ganjil, mereka yang bertanggungjawab," kata Wakil Ketua Komisi B, Ari Purbono dalam diskusi  terbatas "Riset Relasi Kepentingan Ekonomi Politik Di Tingkat Lokal" di Hotel Grasia Semarang, Kamis (3/6).
Dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komite Penyelidikan dan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah itu, Ari menjelaskan bahwa Walikota dkk adalah representasi unsur eksekutif dalam praktik kartel. Tahap yang rawan adalah pada saat penyusunan draft Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD).