Kamis, 09 Juni 2011

PKL Pemuda Tolak Di Gusur

BALAI KOTA—Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Pemuda, Rabu (8/6) kemarin, mengadu ke DPRD Kota Semarang. Mereka mengadukan penggusuran yang di­lakukan satpol PP. PKL  meminta dewan menjadi mediator untuk mencari solusi terbaik. PKL meminta Pemkot tak asal menggusur. Tapi juga memikirkan lokasi lain, agar para PKL bisa kembali berjualan."Kalau memang di sepanjang jalan itu tidak boleh untuk berjualan, berilah kami tempat. Jangan gusur seenaknya;'ujar perwakilan peda­gang, Suwardi, 52.


Menurut Suwardi, pihaknya terpaksa mendatangi dewan untuk mengetahui kejelasan adanya penggusuran. "Karena tidak ada kejelasan, mau ke mana kami setelah digusur? Kami rakyat kecil yang  makan dan membiayai anak sekolah;'kata pria yang  menjadi penjual nasi kucing  disepanjang jalan tempat berjualan, ada sekitar 300 PKL. Mulai PKL pembuatan jasa stempel, makanan, hingga ahli kunci dan sol sepatu. Pedagang  lainnya, Ashadi,45, mengatakan, PKL di Jalan Pemuda, justru merupakan warga asli Semarang.

Sebagian besar berasal dari daerah kantong  miskin. Seperti dari JalanLayur, Kakap dan Pethek  berharap Pemkot memberlakukan PKL di kawasan Pemuda, seperti PKL dikawasan Jalan Pahlawan. "Kami mengapresiasi penataan PKL Taman KB, yang sebenarnya dari mereka bukan warga asli Semarang. Tapi kamiyang warga asli justru malah digusur." Menanggapi keluhan PKL Dinas Pasar Abdul Madjid mengatakan, berdasarkan Perda,sepanjang Jalan Pemuda merupakan tempat larangan PKL.

Soal tudingan penggusuran dilakukan mendadak, Madjid menampik. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan satpol PP.Madjid  mengaku, Dinas Pasar sudah jemput bola kepada para pedagang.Rencananya,PKL direlokasi ke Jalan Imam Bonjol atau tepatnya 30 meter setelah perempatan. Jalan tersebut, berdasarkan ketentuan, diperbolehkan  untuk PKL.

Anggota Komisi B DPRD Semarang, Ari Purbono  akan me mediasi PKL dan Pemkot pada pekan depan. Sambil  menunggu kepastian keputusannya. nanti, silakan berjualan tapi tetap, menjaga kebersihan. Kami berharap PKL mematuhi aturan yang ada."






Jawa Pos, 9 Juni 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar