Siswa Miskin Minta Keringanan SPI

BALAI KOTA - Pungutan pada siswa berupa Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sekolah kembali dipersoalkan. Winoto, ayah dari Wira Adhiguna siswa SMK 7 kelas XI Teknik Gedung Bangunan 2 berkeluh kesah dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono perihal ketidakmampuan  membayar SPI senilai Rp 1.350.000 serta meminta keringanan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).

Winoto menuturkan, keluhan itu sudah pernah diungkapkan kepada pihak sekolah, tetapi tidak ada tanggapan. ”Karena itulah saya memberanikan diri menemui Dewan supaya bisa meminta sekolah untuk meringankan beban saya dalam menyekolahkan anak,” tutur dia kepada Ari.
Sebagai bukti warga miskin, dia membawa kopian surat Jamkesmas atas namanya dan istri, Yayuk Rahayu. Tidak hanya itu, ia memiliki surat tanda keterangan miskin yang ditandatangani Wali Kota Sukawi Sutarip. Warga Mlatibaru, Semarang Timur itu tidak memiliki mata pencaharian tetap. ”Kalau ada pekerjaan, saya garap. Kalau sepi terpaksa menganggur,” ungkap buruh lepas itu.

Belum lama ini pihak SMK 7 melayangkan surat kepada dirinya untuk segera melunasi SPI dan SPP. Karena tidak memiliki uang, terpaksa dia bingung untuk menjawab surat sekolah itu.
”Terus terang saya bingung harus bagaimana saat anak saya nagih. Saya hanya bisa beri janji-janji terus, karena saat ini belum ada pekerjaan,” tuturnya.
Sekolah Merespons

Mendengar keluhan itu, Ari berjanji sebagai anggota Dewan akan mencoba berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dia berharap pihak sekolah mau menerima keluhan kesah orang tua siswanya yang miskin.
”Semestinya sekolah harus segera memproses keinginan orang tua siswa yang miskin. Bukti sebagai warga miskin ada, seperti Jamkesmas, surat keterangan miskin yang dikeluarkan Pemkot Semarang,” kata dia.
Ditegaskan, persoalan tersebut wajib segera dipecahkan. Dia tidak ingin saat kelulusan nanti, dengan adanya kendala belum bayar SPI atau SPP menjadikan sekolah menyita ijazah siswanya. ”Sudah banyak kasus sekolah menyita ijazah lantaran belum bayar SPI atau SPP. Sekarang ini harus diselesaikan,” tegasnya.

Saat dihubungi Suara Merdeka, Kepala SMK 7 Edi Drajat berjanji akan memproses keluhan tersebut. ”Kalau miskin, semestinya sejak awal sekolah sudah dibicarakan. Banyak siswa kami yang miskin untuk tanggungan SPI dibebaskan termasuk kerinanan bayar SPP. Karena sudah kelas XI, kami akan survei kondisi ekonomi orang tua siswa. Kalau benar, apa yang menjadi keluhan akan kami bebaskan,” tandas dia, kemarin.

Sumber : Suara Merdeka 4 Januari 2011