SEMARANG- Tarif retribusi parkir otomatis naik 100 persen. Hal itu menyusul pemberlakuan UU No 28/2009 tentang perubahan UU No 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
”Di lapangan, faktanya sudah naik. Karena itu, sekalian dibuatkan payung hukum,” ujar Ari Purbono, Ketua Pansus Raperda Retribusi Jasa Usaha, Rabu (19/1).
Ari meminta swasta yang mengelola parkir di lahan Pemkot agar menaati aturan tersebut. Jangan sampai mereka menerapkan tarif sepihak, sehingga membebani masyarakat.
Dia menyayangkan, trotoar di sejumlah jalan protokol beralih fungsi menjadi kantong parkir. Kondisi itu menandakan kontrol dan penegakan aturan sangat lemah.
Karena itu, persoalan parkir menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkot. Melalui raperda ini, dia berharap, penataan parkir lebih terkontrol. Sebelumnya, usulan kenaikan tarif retribusi parkir ini diingkari, termasuk oleh kalangan legislatif.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Jateng Antoni Yudha Timor menilai, pelayanan parkir di Semarang masih semrawut. Namun kenapa tarif parkir justru malah dinaikkan.
Lebih jauh, masih banyak persoalan perparkiran yang belum maksimal tertangani. Untuk itu, dia meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) agar lebih fokus pada pembenahan internal sebelum mengusulkan kenaikan tarif.
Jika memang kenaikan tarif parkir ini mendesak dilakukan, karena alasan untuk mendongkrak pendapatan daerah semestinya bisa dilakukan secara bertahap.”Tidak langsung naik 100 persen, dan musti disosialisasikan lebih intens.”
Secara terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Ednawan Haryono menyebutkan, mulai 2012 sedikitnya 102 titik parkir akan dikelola pihak ketiga. Mekanisme lelang akan dicari lima penawar tertinggi, dengan pagu di atas Rp 5,4 miliar. Kebijakan ini diambil setelah melihat uji coba pengelolaan parkir oleh swasta, pendapatan retribusi parkir bisa meningkat Rp 3 juta per hari.
Sumber : Suara Merdeka, 20 Januari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar